by

Politik Uang Tanpa Sangsi? Panwaslu tetap lakukan pengawasan

Loading…

 

IMG 20150524 114056

Loading...

PacitanNews – Politik uang dalam proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, masih menjadi atensi khusus bagi lembaga pengawas pemilu (Panwaslu). Meski belakangan, Undang-Undang terkesan memberikan “kelonggaran” atas tindakan tidak semestinya itu. Masyarakat pemilih seakan mendapat angin segar dengan bergulirnya isu tersebut. Sebagian dari mereka menganggap, pasangan calon nantinya akan banyak memberikan sesuatu kepada masyarakat pemilih dengan leluasa tanpa takut bayang-bayang sangsi pidana. ?Atau dengan istilah lain, praktik politik uang (money politic) seakan “dilegalkan” dalam proses pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati nantinya.

Terkait persoalan tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Pacitan, Berty Stevanus, menegaskan, tidak ada istilah politik uang yang dibebaskan tanpa sangsi hukum. Praktik transaksional, baik secara tunai atau berupa sesuatu dengan maksud memengaruhi pemilih, jelas dilarang dari sisi aturan. “Ini pemahaman yang salah. Politik uang tetap dilarang disetiap proses pemilihan,” terang Berty, Minggu (24/5).

Mantan Sekretaris KPU itu mengakui, memang ada kelonggaran yang di? berikan undang-undang terhadap pasangan calon. Akan tetapi hal tersebut sebatas pemberian bahan kampanye. Sekalipun begitu, lanjut Berty, bentuk dan nominalnya juga dibatasi. Kategori bahan kampanye tersebut seperti halnya topi, mug, payung, yang nilainya tak lebih dari Rp 25.000. “Diluar ketentuan itu, jelas masuk kategori politik uang dan ada larangannya,” bebernya pada wartawan.

Pernyataan senada juga disampaikan Samsul Hidayat, Komisioner Panwaslu Pacitan, kemarin. Dia menegaskan, setiap pelanggaran, termasuk politik uang tetap akan diproses sebagaimana ketentuan tata aturannya. Namun, mantan pegiat LSM yang sekarang bermanuver sebagai anggota panwaslu itu sangat mengapresiasi ketentuan Undang-Undang yang dinilainya sangat menghargai kesadaran masyarakat terhadap pendidikan politik sudah tinggi. “Sehingga tidak dijelaskan secara substansial terkait sangsi bagi pelanggarnya. Namun, batasan dan larangan secara tegas sudah diatur didalam Undang-Undang,” timpalnya.

Samsul juga mengungkapkan, sebagaimana tupoksinya, Panwaslu akan lebih mengedepankan upaya pencegahan. Namun demikian, bila tetap ada pelanggaran, tentu sebagai lembaga pengawas, panwaslu akan mengambil langkah penindakan. ?”Setiap temuan pelanggaran, pasti akan kita proses. Proses ini, sejatinya sebagai manifestasi sebuah sangsi atas tindakan pelanggaran yang mungkin dilakukan pasangan calon. Akan tetapi sekali lagi, kami berharap, agar hal tersebut tidak terjadi. Panwaslu sangat menginginkan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati nantinya berjalan kondusif tanpa diwarnai permasalahan,” harap Samsul.

Sementara itu Wahyu Nugroho, Devisi Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM), KPU Kabupaten Pacitan, menambahkan, kepastian hukum atas tindak pelanggaran politik uang yang mungkin dilakukan pasangan calon, dinilainya masih sangat sumir. Meski tidak dia tampik, setiap pelanggaran yang dikuatkan dengan bukti, saksi- saksi serta berkekuatan hukum tetap, bisa menggugurkan pasangan calon. Baik kepesertaannya sebagai kontestan pemilu ataupun ketika mereka sudah terpilih sebagai pemenang. “Larangannya memang ada, namun sangsi atas pelanggaran tersebut yang tidak diatur secara lugas didalam Undang-Undang. Sehingga kami berpendapat, memang tidak ada kepastian hukum pada kasus tersebut,” jelasnya ditempat terpisah.

Wahyu menengarai, ketentuan itu memang akan memunculkan dampak plus-minus bagi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati nantinya. Ia khawatir, dengan tidak diaturnya sangsi bagi pelanggarnya, praktik pengumpulan suara dengan politik uang akan berlangsung masif. (yun)

banner 300250

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed